Mengoptimalkan budidaya perikanan – Pengelolaan Akuakultur slot gacor malam ini dengan Pendekatan Ekosistem (ADPE) atau Ecosystem Approach to Aquaculture (EAA), merupakan pilihan pengelolaan perikanan yang mendukung pembangunan perikanan berkelanjutan dengan mengintegrasikan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial.

“ADPE didasarkan pada tiga prinsip dasar yaitu kelestarian ekosistem, pemerataan kesejahteraan dan tata kelola atau sinergi. Pendekatan ini merupakan tahapan penting untuk melestarikan sumber daya alam, habitat dan ekosistemnya, sehingga tercipta pembangunan berkelanjutan di subsektor akuakultur dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Kepala Badan Penelitian dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Sjarief Widjaja.

Hal tersebut disampaikan Sjarief dalam SERI WEBINAR #7 bertema ‘Optimalisasi Perikanan Budidaya Melalui Pendekatan Ekosistem’ yang diselenggarakan oleh Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP), pada Rabu, 28 Juli 2021. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengembangan inovasi kebijakan untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Baca juga: 5 Daftar Penyakit yang Rentan Terhadap Ikan

“Intervensi manusia terhadap alam harus mampu memberikan nilai tambah dengan menghasilkan produk perikanan yang berkualitas dan ramah lingkungan. Integrasi yang serasi dan serasi antara sumber daya alam, habitat dan ekosistem dapat memberikan manfaat tanpa mengorbankan kelestariannya,” kata Sjarief.

Ia juga berharap webinar ini dapat menghasilkan bonus new member formula untuk mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dalam hal revitalisasi tambak terbengkalai, pengembangan tambak baru dengan kualitas prima dan pengembangan desa budidaya yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. masyarakat. publik. masyarakat lokal dan mampu meningkatkan perekonomian nasional. .

Dalam implementasinya, KKP bekerja sama dengan WWF (World Wild Fund for Nature) Indonesia, dalam merancang pedoman pengelolaan akuakultur berbasis ekosistem. Pedoman ini menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam mengelola usaha perikanan budidaya dengan mempertimbangkan aspek ekologi, sosial dan ekonomi.

“ADPE juga dapat digunakan sebagai alat penilaian dalam perencanaan dan pengelolaan perikanan di pusat dan daerah, memantau kinerja pengelolaan perikanan, dan bersinergi dengan inisiatif global,” ujarnya.

“Selain itu, penerapan ADPE dapat dilakukan di semua sistem budidaya dan dapat mensinergikan berbagai program lainnya, seperti sistem Intensif, Semi-intensif, Tradisional, Supra-intensif, budidaya ikan sistem Minapadi, budidaya ikan teknologi bioflok, alat berat excavator. perlengkapan, peralatan, pembangunan irigasi, kolam partisipatif (PITAP), pembibitan rumput laut, kampung ikan, pendampingan KJA budidaya laut dan model budidaya pakan alami maggot,” jelasnya.

BRSDM melalui slot bet 200 perak BBRSEKP juga telah melakukan review terhadap pelaksanaan program pengembangan perikanan budidaya berbasis ekosistem. Kajian ini diperlukan untuk mengetahui kendala dalam penerapan prinsip ADPE.

Nanas adalah contohnya

Rizki Aprilian Wijaya, Peneliti BBRSEKP yang juga menjadi narasumber menjelaskan bahwa implementasi ADPE di Indonesia diawali dengan Pelaksanaan Pilot Project di beberapa daerah yang dianggap potensial, antara lain Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018.

Pemilihan Pinrang sebagai pilot project didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain Pinrang memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan budidaya (air payau, laut dan air tawar), selain itu di Kabupaten Pinrang terdapat berbagai jenis kegiatan budidaya yang telah dilakukan. . . telah berkembang dan benar-benar memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta tingkat kepedulian pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dinilai cukup tinggi.

Saat ini paradigma pembudidaya udang masih menitikberatkan pada faktor ekonomi daripada lingkungan. Penerapan pendekatan EAA dapat dilakukan sepanjang manfaat ekonomi yang diterima lebih besar dari kondisi bisnis yang ada.

Sementara itu, Denny D. Indradjaja, Sekretaris Jenderal Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), fokus menerapkan sistem Indonesian Good Aquaculture Practices (Indo GAP).

Indo GAP merupakan sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2018, untuk menjamin produk budidaya yang memenuhi aspek keamanan pangan, kesehatan dan kesejahteraan ikan, tanggung jawab sosial ekonomi dan lingkungan.